Soekarno

Rekam jejak tanda jasa, gelar, dan penghargaan yang diterima seorang presiden sepanjang masa jabatannya, disusun berdasarkan urutan waktu.

1. 1 Januari 1959

   Bintang Republik Indonesia Adipurna

   Piagam

   Dari Republik Indonesia · Kepada Presiden Soekarno

   Bintang Republik Indonesia Adipurna Tanpa Surat Keputusan Presiden. Berdasarkan Pasal 3 UU N0 5 Drt. Tahun 1959. Bintang Republik Indonesia Adipurna, adalah Bintang Republik Indonesia kelas I. Bintang ini adalah tanda kehormatan yang tertinggi dan dikeluarkan untuk menghargai mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sumber: www.setneg.go.id

   
2. 1 Januari 1959

   Bintang Mahaputera Adipurna

   Piagam

   Dari Republik Indonesia · Kepada Presiden Sukarno

   Bintang Mahaputera Adipurna; Presiden Republik Indonesia; Tanpa Surat Keputusan Presiden; Berdasarkan Pasal 3 UU No.6 Drt. Tahun 1959. TANDA KEHORMATAN BINTANG MAHAPUTERA (BMP). Merupakan Bintang Sipil tertinggi sesudah BRI. Tanda Kehormatan BMP terdiri dari 5 kelas: - TK. BMP Adipurna (Adhi: yang paling super, Purna: Sempurna) - TK. BMP Adipradana (Adhi: yang paling super, Pradhana: yg pertama, yg terpenting) - TK. BMP Utama (Uttama: yg tertinggi, yg terbaik, yg terhebat) - TK BMP Pratama (Prathama: yg pertama) - TK. BMP Nararya (Nara: orang, aryya: terhormat) TK. BMP Adipurna dan Adipradana, berpita selempang sedangkan BMP Utama, Pratama, dan Nararya berpita kalung. II. DASAR HUKUM U.U. No. 6 Drt. Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera. U.U. No. 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan beberapa jenis Tanda Kehormatan R.I. yang berbentuk Bintang dan tentang urutan tingkat/derajat Tanda Kehormatan Bintang. III. TUJUAN Untuk memberi kehormatan tinggi kepada mereka yang berjasa luar biasa terhadap nusa dan bangsa di suatu bidang tertentu di luar bidang militer. IV. PERSYARATAN Umum: 1) WNI 2) Berakhlak dan berbudi pekerti baik 3) Tidak pernah dihukum penjara lebih dari satu tahun karena melakukan kejahatan Khusus Berjasa luar biasa terhadap nusa dan bangsa di suatu bidang tertentu di luar bidang militer. Pengertian berjasa luar biasa menurut penjelasan Pasal 1 U.U. No. 6 Drt. Tahun 1959 “Jasa-jasa luar biasa terhadap nusa dan bangsa ialah perbuatan-perbuatan yang bermutu tinggi yang sangat bermanfaat bagi keselamatan dan kesejahteraan negara. Perbuatan-perbuatan itu meliputi suatu bidang tertentu di luar bidang militer, misalnya politik, ekonomi, keuangan, sosial, kebudayaan, pendidikan, keamanan, pembangunan, administrasi, ilmu pengetahuan, pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, pelayaran, keamanan, sesuatu pendapatan baru dan sebagainya. Dalam perbuatan-perbuatan tersebut sudah tercakup kesetiaan terhadap nusa dan bangsa. V. MEKANISME PENGUSULAN Yang dapat bertindak sebagai pengusul: - Perorangan - Organisasi kemasyarakatan ataupun swasta - Instansi Pemerintah Mekanisme a. Surat usul penganugerahan ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen diajukan kepada Presiden melalui Dewan TKRI. b. Surat usul dari Gubernur diajukan kepada Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND yang ada kaitannya dengan bidang jasanya, tembusan Menteri Dalam Negeri, selanjutnya oleh Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND yang bersangkutan diajukan kepada Presiden melalui Dewan TKRI. c. Surat usul dari perorangan, organisasi kemasyarakatan ataupun swasta, diajukan kepada Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND yang ada kaitannya dengan bidang jasanya secara berjenjang melalui Bupati/ Walikota dan Gubernur masing-masing dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, selanjutnya oleh Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND diajukan kepada Presiden melalui Dewan TKRI. d. Penunjukan dari Presiden/Wakil Presiden akan diteruskan kepada Dewan TKRI. Sebelum usul diajukan kepada Presiden melalui Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI, usul-usul dari perorangan/ masyarakat/ organisasi non pemerintah/instansi/ departemen diteliti dan dikaji oleh “Tim Peneliti” Tanda Kehormatan Instansi/ Departemen. Apabila dinilai memenuhi persyaratan, kemudian diajukan kepada Presiden melalui Dewan Tanda Kehormatan R.I. Semua usulan akan dibahas dalam sidang Dewan Tanda Kehormatan RI. Hasil sidang merupakan bahan pertimbangan Presiden dalam penganugerahan tanda kehormatan. Usul bersifat rahasia diajukan secara tertulis dengan dilampirkan: a. Riwayat Perjuangan/Uraian Jasa lengkap. b. Riwayat Hidup Lengkap. c. Data-data pendukung Surat Keputusan, Piagam Penghargaan, Rekomendasi dari instansi terkait). VI. PEMAKAIAN Waktu Pemakaian Dipakai pada waktu upacara resmi/hari-hari besar nasional pada Pakaian: - Pria : PSL - Wanita : Nasional - TNI/Polri : - PDU-I - Dipakai sehari-hari pada Pakaian Dinas dalam bentuk pita harian. Bintang beserta patra dipakai waktu siang hari sedangkan miniatur dipakai pada malam hari. Cara Pemakaian, diselempangkan dari pundak kanan ke pinggang kiri, sedangkan BMP berpita kalung dikalungkan. Ahli waris, hanya boleh menyimpan tetapi tidak berhak memakai. Sumber informasi: Biro Tanda-Tanda Jasa/Kehormatan Sekretariat Militer, Sekretariat Negara RI Jl. Veteran No. 18 Jakarta Pusat

   
3. 1 Januari 1959

   Bintang Sakti

   Piagam

   Dari Pemerintah RI · Kepada Presiden Sukarno

   Bintang Sakti Berdasarkan pasal 3 UU No. 4 Drt. Tahun 1959 sumber: Sekretariat Militer Presiden

   
4. 1 Januari 1959

   Bintang Dharma

   Piagam

   Dari Pemerintah RI · Kepada Presiden Soekarno

   Bintang Dharma Berdasarkan pasal 3 UU No. 4 Drt. Tahun 1959 sumber: Sekretariat Militer Presiden

   
5. 1 Januari 1959

   Bintang Gerilya

   Piagam

   Dari Pemerintah RI · Kepada Presiden Sukarno

   Bintang Gerilya Berdasarkan pasal 3 UU No. 4 Drt. Tahun 1959 sumber: Sekretariat Militer Presiden

   
6. 1 Januari 1959

   Bintang Bhayangkara Utama

   Piagam

   Dari Pemerintah RI · Kepada Presiden Sukarno

   Bintang Bhayangkara Utama Berdasarkan Ps. 3 UU No. 4 Drt. Th. 1959 sumber: Sekretariat Militer Presiden

   
7. 1 Januari 1959

   Bintang Garuda

   Piagam

   Dari Pemerintah RI · Kepada Presiden Sukarno

   Bintang Garuda Berdasarkan Ps. 3 UU No. 4 Drt. Tahun 1959 sumber: Sekretariat Militer Presiden

   
8. 1 Januari 1959

   Bintang Sewindu APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia)

   Piagam

   Dari Pemerintah RI · Kepada Presiden Sukarno

   Bintang Sewindu APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) Berdasarkan Ps. 3 UU No. 4 Drt. Th. 1959 sumber: Sekretariat Militer Presiden

   
9. 6 Juni 1961

   Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum

   Piagam

   Dari Pemerintah Jepang · Kepada Presiden Sukarno

   Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum, untuk Presiden Soekarno pada tanggal 6 Juni 1961. sumber: Sekretariat Militer Presiden

   
10. 1 Januari 1963

    Bintang Jasa Utama

    Piagam

    Dari Pemerintah RI · Kepada Presiden Sukarno

    Bintang Jasa Utama Berdasarkan Ps. 3 UU No. 4 Drt. Th. 1959 dan Ps. 3 (1) UU No. 5 Th. 1963.

    
11. 23 Oktober 1986

    Pahlawan Proklamator

    Gelar

    Dari Republik Indonesia · Kepada Presiden Sukarno

    Presiden Sukarno Pahlawan Proklamator; Keppres No.081/TK/TH.1986; Tanggal 23-10-1986. I. PENGERTIAN Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada seseorang warga negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Tindak Kepahlawanan adalah perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya. Nilai Kepahlawanan adalah suatu sikap dan perilaku perjuangan yang mempunyai mutu dan jasa pengabdian serta pengorbanan terhadap bangsa dan negara. Keluarga Pahlawan adalah suami / isteri (warakawuri) pahlawan, anak kandung, anak angkat yang diangkat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, orang tua apabila Pahlawan yang bersangkutan belum/tidak berkeluarga. II. SUMBER HUKUM UU No. 33 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan Undang-undang No. 5 Prps Tahun 1964, tentang Pemberian, Penghargaan / Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan / Kemerdekaan. UU No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom III. KRITERIA Warga Negara Indonesia yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya : Telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik / perjuangan dalam bidang lain mencapai / merebut / mempertahankan / mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Telah menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Pengabdian dan Perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya (tidak sesaat) dan melebihi tugas yang diembannya. Perjuangan yang dilakukannya mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan/ nasionalisme yang tinggi, Memiliki akhlak dan moral yang tinggi. Tidak menyerah pada lawan / musuh dalam perjuangannya. Dalam riwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai perjuangannya. IV. PERSYARATAN ADMINISTRASI Usulan Calon Pahlawan Nasional diajukan tertulis secara hirarki dan berjenjang. Surat usulan Calon Pahlawan Nasional dilengkapi lampiran- lampiran antara lain: Daftar uraian riwayat hidup dan perjuangan Calon Pahlawan yang bersangkutan yang ditulis secara ilmiah, disusun sistematis, berdasarkan data yang akurat. Daftar dan bukti Tanda Kehormatan yang pernah diterima / diperoleh. Catatan pandangan / pendapat orang dan tokoh masyarakat tentang Pahlawan Nasional yang bersangkutan. Foto-foto / gambar dokumentasi yang menjadi perjuangan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan. Telah diabadikan namanya melalui sarana monumental sehingga dikenal masyarakat. V. TATA CARA PENGUSULAN Masyarakat mengajukan usuian Calon Pahlawar Nasional yang bersangkutan kepada Bupati / Walikota setempat. Bupati / Walikota mengajukan usuian Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Instansi Sosial Provinsi setempat. Instansi Sosial Provinsi menyerahkan usulan Calor Pahlawan Nasional yang bersangkutan tersebut kepada Badan Pembina Pahlawan Daerah ( BPPD ) untuk diadakan penelitian dan pengkajian. Usuian Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan BPPD dinilai memenuhi kriteria, kemudian diajukan oleh Gubernur selaku Ketua BPPD kepada Menteri Sosial Rl selaku Ketua Umum Badan Pembina Pahlawan Pusat (BPPP). Menteri Sosial Rl c.q. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial / Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mengadakan penelitian administrasi. Usulan Calon Pahlawan Nasional yang telah memenuhi persyaratan administrasi kemudian diusulkan kepada BPPP untuk dilakukan penelitian dan pengkajian. Usulan Calon Pahlawan Nasional yang menurut pertimbangan BPPP dinilai memenuhi kriteria, kemudian oleh Menteri Sosial Rl selaku Ketua Umum BPPP diajukan kepada Presiden Rl melalui Dewan Tanda-tanda Kehormatan Rl guna mendapatkan persetujuan Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional sekaligus Tanda Kehormatan lainnya. Upacara penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dilaksanakan oleh Presiden Rl dalam rangka peringatan hari Pahlawan 10 Nopember. Sumber: Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial Rl Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat Telp./Fax. (021) 3100436 Tahun 2007

    
12. Tanggal tidak diketahui

    Satyalancana Perintis Kemerdekaan

    Piagam

    Dari Pemerintah RI · Kepada Presiden Sukarno

    Satyalancana Perintis Kemerdekaan Berdasarkan Surat No. Pol.3/IX/77/PK sumber: Sekretariat Militer Presiden

    
13. Tanggal tidak diketahui

    Collar of the Order of San Martin

    Piagam

    Dari Pemerintah Argentina · Kepada Presiden Sukarno

    Collar of the Order of San Martin dari Pemerintah Argentina untuk Presiden RI Soekarno. sumber: Sekretariat Militer Presiden.

    
14. Tanggal tidak diketahui

    The Medal of the Highest Order

    Piagam

    Dari Pemerintah Australia · Kepada Presiden Sukarno

    The Medal of the Highest Order untuk Presiden RI Pertama, dari Pemerintah Australia.

    
15. Tanggal tidak diketahui

    Order of the Condor of the Andes

    Piagam

    Dari Pemerintah Bolivia · Kepada Presiden Sukarno

    Order of the Condor of the Andes (Condecoración Nacional de la Orden del Cóndor de Los Andes), untuk Presiden Soekarno. sumber: Sekretariat Militer Presiden

    
16. Tanggal tidak diketahui

    Grand of the Order of the Southern Cross

    Piagam

    Dari Pemerintah Brazilia · Kepada Presiden Sukarno

    Grand of the Order of the Southern Cross, untuk Presiden Soekarno. sumber: Sekretariat Militer Presiden

    
17. Tanggal tidak diketahui

    White Lion Medal

    Piagam

    Dari Pemerintah Chekoslovakia · Kepada Presiden Sukarno

    White Lion Medal, untuk Presiden Soekarno. sumber: Sekretariat Militer Presiden

    
18. Tanggal tidak diketahui

    Philippine Legion of Honor

    Piagam

    Dari Pemerintah Philipina · Kepada Presiden Sukarno

    Philippine Legion of Honor, diberikan kepada Presiden Soekarno. sumber: Sekretariat Militer Presiden

    
19. Tanggal tidak diketahui

    Lenin Star

    Piagam

    Dari Pemerintah Rusia · Kepada Presiden Sukarno

    Bintang Lenin untuk Presiden RI pertama Ir. Soekarno, dari Pemerintah Rusia. sumber: Sekretariat Militer Presiden

    
20. Tanggal tidak diketahui

    Grand Knight of the Order if Oays IX

    Piagam

    Dari Tahta Suci Vatikan · Kepada Presiden Sukarno

    Grand Knight of the Order if Oays IX sumber: Sekretariat Militer Presiden

    
21. Tanggal tidak diketahui

    The Gold Medal od the Concecration

    Piagam

    Dari Tahta Suci Vatikan · Kepada Presiden Sukarno

    The Gold Medal od the Concecration sumber: Sekretariat Militer Presiden

    
22. Tanggal tidak diketahui

    Medal of the Order of the Golden Spur

    Piagam

    Dari Tahta Suci Vatikan · Kepada Presiden Sukarno

    Medal of the Order of the Golden Spur sumber: Sekretariat Militer Presiden

    
23. Tanggal tidak diketahui

    Medal of Resistence, First Class

    Piagam

    Dari Pemerintah Vietnam Utara · Kepada Presiden Sukarno

    Medal of Resistence, First Class dari Vietnam Utara untuk Presiden Soeharto. sumber: Sekretariat Militer Presiden

    
24. Tanggal tidak diketahui

    Grand Yugoslav Star

    Piagam

    Dari Pemerintah Yugoslavia · Kepada Presiden Sukarno

    Grand Yugoslav Star dari Pemerintah Yugoslavia untuk Presiden Soekarno. sumber: Sekretariat Militer Presiden