Soeharto

Tentang Rubrik

Artikel atau karya penulis yang pernah menjadi Presiden RI, baik yang ditulis pada masa bersangkutan akan, sedang, atau sudah tidak lagi menduduki jabatan presiden;

Berita tentang individu yang pernah menjadi Presiden RI, baik tentang hal-hal yang terjadi pada masa bersangkutan akan, sedang, atau sudah tidak lagi menduduki jabatan presiden;

1. Presiden : gunakan hak pilih

   Anotasi:

   Presiden Soeharto menyerukan agar setiap warga negara Indonesia menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 29 Mei 1997 mendatang. Menggunakan hak pilih merupakan wujud nyata dari kesadaran terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta wujud dari tanggung jawab memelihara dan menegakkan kedaulatan rakyat.
   Sumber: Angkatan Bersenjata; 21 Mei 1997 : hlm. 1

2. Pemilu untuk wujudkan hak politik masyarakat

   Anotasi:

   Presiden Soeharto menegaskan, pemilihan umum yang berjalan secara teratur sama sekali bukan merupakan kepentingan pemerintah. Juga bukan untuk mempertahankan status quo, karena tujuan utamanya adalah mewujudkan hak-hak politik yang paling tinggi.
   Sumber: Angkatan Bersenjata; 22 Maret 1997 : hlm. 1

3. Gagalkan Pemilu berarti menantang aspirasi rakyat

   Anotasi:

   Presiden Soeharto menegaskan, siapapun yang mencoba menggagalkan pemilu berarti telah menantang aspirasi seluruh rakyat Indonesia dan harus kita hadapi bersama.
   Indonesia
   Sumber: Angkatan Bersenjata; 14 Maret 1997 : hlm. 1

4. Soeharto jadi tersangka

   Anotasi:

   Kejaksaan Agung memanggil mantan Presiden Soeharto sebagai tersangka korupsi. Dalam surat panggilan yang ditandatangani Direktur Tindak Pidana Korupsi Chairul Imam, mantan pengusaha Orde Baru ini, akan diperiksa penyelidik Kejaksaan Agung, hari Senin 14 Pebruari. Surat panggilan dikirim Kejagung ke kediaman Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta Pusat, hari Kamis (10/2).
   Sumber: Kompas; 11 Pebruari 2000 : hlm. 1

5. Soal harta Pak Harto, Golkar desak bentuk komisi independen

   Anotasi:

   Soal dugaan harta kekayaan mantan Presiden Soeharto menarik bagi partai Golongan Karya (Golkar) dijadikan isi kampanye putaran kedua partai berlambang pohon beringin itu di Jakarta, Sabtu (29/5/1999). Melalui Jurkamnas yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung mengusulkan agar segera dibentuk komisi independen guna menuntaskan kasus mantan Presiden Soeharto.
   Sumber: Angkatan Bersenjata; 31 Mei 1999 : hlm. 10

Menampilkan 5 dari 37 artikel