Kabinet Menteri
Susunan kabinet dan para menteri
Susunan kabinet dan para menteri yang membantu presiden menjalankan pemerintahan, disusun berdasarkan urutan waktu pembentukan.
Kabinet Kerja
Program kerja kabinet Jokowi Setelah menggelar sidang kabinet Perdana pada hari Senin 29-10-2014, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para menteri soal program prioritas pemerintah. Dalam rapat usai sidang kabinet perdana, Presiden Joko Widodo juga tampak memberikan arahan serius terkait fokus program kerja yang perlu diperhatikan oleh para menteri di kabinetnya. Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara, menyatakan bahwa fokus pembangunan pada maritim, pangan, dan energi akan mendapatkan porsi perhatian besar dalam program kerja kabinet Jokowi 2014. Tak hanya fokus di ketiga aspek itu saja, program kerja Jokowi juga akan menargetkan peningkatan infrastruktur yang dimulai dari pembangunan sejumlah pelabuhan hingga penyediaan listrik sebesar 25 ribu mega watt. Soal dana pembangunan infrastruktur listrik 25 ribu mega watt yang ada dalam program kerja Jokowi, Menteri Komunikasi dan Informatika juga menyatakan bahwa anggaran tersebut telah dipersiapkan oleh Kementrian ESDM dan PLN. Tak hanya itu, Kementrian terkait juga telah menghitung jumlah batu bara dan gas yang dibutuhkan untuk menghasilkan tenaga sebesar 25 ribu mega watt. Kunci kelancaran pada pembangunan infrastruktur dalam program kerja kabinet Jokowi ini terletak pada perijinan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta agar birokrasi yang menyulitkan dan menghambat proses pembangunan infrastruktur segera dipangkas. Selain itu, dalam sidang kabinet perdana tersebut, presiden juga tampak berusaha menyatukan visi dengan menteri-menterinya. Menurut presiden, tugas kementrian adalah menjalankan visi-misi presiden sehingga tidak ada istilah visi-misi kementerian, tapi yang ada adalah program operasional kementerian. Selain itu, Menteri Sekertaris Negara Pratikno yang juga sekaligus rektor UGM menambahkan bahwa dalam program kerja kabinet Jokowi ini, presiden ingin agar duplikasi-duplikasi anggaran lintas kementerian dihilangkan karena hal ini dianggap sebagai bagian dari komitmen kabinet kerja. Program kerja kabinet Jokowi ini memang sengaja dibentuk agar lebih efisien dan efektif bagi kepentingan rakyat.Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014. dan resmi dilantik sehari setelahnya. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membacakan susunan kabinetnya di taman belakang Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang mengenakan seragam kemeja putih. Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri (34 menteri) PERUBAHAN KABINET (RESUFFLE CABINET) PADA KABINET KERJA : Pada perkembangannya Kabinet Kerja mengalami beberapa kali Perubahan Kabinet (Resuffle Cabinet) oleh Presiden Joko Widodo, berikut perubahan kabinet yang berlangsung dari 2014 sampai dengan sekarang (2019) : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan : Tedjo Edhy Purdijatno (mulai menjabat 27 Oktober 2014 dan selesai 12 Agustus 2015; Pejabat selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan (mulai menjabat 12 Agustus 2015 - selesai 27 Juli 2016); Pejabat selanjutnya : Wiranto (mulai menjabat 27 Juli 2016 - hingga sekarang) 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian : Sofyan Djalil (mulai menjabat 27 Oktober 2014 - selesai 12 Agustus 2015); Pejabat selanjutnya : Darmin Nasution (mulai menjabat 12 Agustus 2015 - sampai sekarang) 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya : Indroyono Soesilo (mulai menjabat 27 Oktober 2014 - selesai 12 Agustus 2015); Pejabat selanjutnya : Rizal Ramli (mulai menjabat 12 Agustus 2015 - selesai 27 Juli 2016); Pejabat selanjutnya : Luhut Binsar Panjaitan (27 Juli 2016 - sampai sekarang) 4. Menteri Keuangan : Bambang Brodjonegoro (mulai menjabat 27 Oktober 2014 - selesai 27 Juli 2016); Pejabat selanjutnya Sri Mulyani Indrawati (mulai menjabat 27 Juli 2016 - sampai sekarang) 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Sudirman Said (mulai menjabat 27 Oktober 2014 - selesai 27 Juli 2016); Pejabat selanjutnya Arcandra Tahar (mulai menjabat 27 Juli 2016 - selesai 15 Agustus 2016); Pejabat selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan sebagai PLT (mulai menjabat 15 Agustus 2016 - selesai 14 Oktober 2016); Pejabat selanjutnya Ignasius Jonan (mulai menjabat 14 Oktober 2016 - sampai sekarang) 6. Menteri Perindustrian : Saleh Husin (mulai menjabat 27 Oktober 2014 - Selesai 27 Juli 2016); Pejabat selanjutnya Airlangga Hartarto (mulai menjabat 27 Juli 2016 - sampai sekarang) 7. Menteri Perdagangan : Rachmat Gobel (mulai menjabat 27 Oktober 2014 - selesai 12 Agustus 2015); Pejabat selanjutnya Thomas Trikasih Lembong (mulai menjabat 12 Agustus 2015 - selesai 27 Juli 2016); Pejabat selanjutnya Enggartiasto Lukita (mulai menjabat 27 Juli 2016 - sampai sekarang) 8. Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan (mulai menjabat 27 Oktober - selesai 2014 27 Juli 2016); Pejabat selanjutnya Budi Karya Sumadi (mulai menjabat 27 Juli 2016 - sampai sekarang) 9. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi : Marwan Ja'far (mulai menjabat 27 Oktober 2014 - selesai 27 Juli 2016); Pejabat selanjutnya Eko Putro Sandjojo (mulai menjabat 27 Juli 2016 - sampai sekarang) 10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Anies Rasyid Baswedan (mulai menjabat 27 Oktober 2014 - selesai 27 Juli 2016); Pejabat selanjutnya Muhadjir Effendy (mulai menjabat 27 Juli 2016 - sampai sekarang) 11. Menteri Sosial : Khofifah Indar Parawansa (mulai menjabat 27 Oktober 2014 - selesai 17 Januari 2018); Pejabat selanjutnya Idrus Marham (mulai menjabat 17 Januari 2018 - selesai 24 Agustus 2018); Pejabat selanjutnya Agus Gumiwang Kartasasmita (mulai menjabat 24 Agustus 2018 - sampai sekarang) 12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : Yuddy Chrisnandi (mulai menjabat 27 Oktober 2014 - selesai 27 Juli 2016); Pejabat selanjutnya Asman Abnur (mulai menjabat 27 Juli 2016 - selesai 15 Agustus 2018); Pejabat selanjutnya Syafruddin (mulai menjabat 15 Agustus 2018 - sampai sekarang 13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional : Andrinof Chaniago (mulai menjabat 27 Oktober 2014 - selesai 12 Agustus 2015); Pejabat selanjutnya Sofyan Djalil (mulai menjabat 12 Agustus 2015 - selesai 27 Juli 2016); Pejabat selanjutnya Bambang Brodjonegoro (mulai menjabat 27 Juli 2016 - sampai sekarang) 14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional : Ferry Mursyidan Baldan (mulai menjabat 27 Oktober 2014 - selesai 27 Juli 2016); Pejabat selanjutnya Sofyan Djalil (mulai menjabat 27 Juli 2016 - sampai sekarang) Demikianlah Perubahan Kabinet Kerja yang terjadi masa kerja 2014 sampai dengan 2019 Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet. Berikut adalah wakil menteri yang mendampingi beberapa menteri pada Kabinet Kerja. BERIKUT ADALAH WAKIL MENTERI PADA YANG MENDAMPINGI BEBERAPA MENTERI PADA KABINET KERJA : 1. Wakil Menteri Luar Negeri : Abdurrahman Mohammad Fachir (mulai menjabat 27 Oktober 2014 - sampai sekarang) 2. Wakil Menteri Keuangan : Mardiasmo (mulai menjabat 27 Oktober 2014 -sampai sekarang) 3. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Arcandra Tahar (mulai menjabat 14 Oktober 2016 - sampai sekarang) PEJABAT SETINGKAT MENTERI, yang juga mengalami perubahan pejabat pada periode/masa kerja 2014 - 2019, yaitu : 1. Jaksa Agung Republik Indonesia : Andhi Nirwanto (PLT) (mulai menjabat 21 Oktober 2014 - selesai 20 November 2014); Pejabat selanjutnya Muhammad Prasetyo (mulai menjabat 20 November 2014 - sampai sekarang) 2. Panglima Tentara Nasional Indonesia : Moeldoko (mulai menjabat 30 Agustus 2013 - selesai 8 Juli 2015); Pejabat selanjutnya Gatot Nurmantyo (mulai menjabat 8 Juli 2015 - selesai 8 Desember 2017); Pejabat selanjutnya Hadi Tjahjanto (mulai menjabat 8 Desember 2017 - sampai sekarang) 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia : Sutarman (mulai menjabat 25 Oktober 2013 - selesai 16 Januari 2015); Pejabat selanjutnya Badrodin Haiti (mulai menjabat 17 Januari 2015, sebagai PLT sampai 17 April 2015 - selesai 13 Juli 2016); Pejabat selanjutnya Tito Karnavian (mulai menjabat 13 Juli 2016 - sampai sekarang) 4. Sekretaris Kabinet : Andi Widjajanto (mulai menjabat 3 November 2014 - selesai 12 Agustus 2015); Pejabat selanjutnya Pramono Anung (mulai menjabat 12 Agustus 2015 - sampai sekarang) KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN YANG DIBERIKAN HAK KEUANGAN, ADMINISTRASI, DAN FASILITAS SETINGKAT MENTERI serta perubahan pejabat selama masa kerja 2014-2019 : 1. Kepala Badan Intelijen Negara : Marciano Norman (mulai menjabat 19 Oktober 2011 - selesai 8 Juli 2015); Pejabat selanjutnya Sutiyoso (mulai menjabat 8 Juli 2015 - selesai 9 September 2016); Pejabat selanjutnya Budi Gunawan (mulai menjabat 9 September 2016 - sampai sekarang) 2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal : Mahendra Siregar (mulai menjabat 1 Oktober 2013 - selesai 27 November 2014); Pejabat selanjutnya Franky Sibarani (mulai menjabat 27 November 2014 - selesai 27 Juli 2016); Pejabat selanjutnya Thomas Trikasih Lembong (mulai menjabat 27 Juli 2016 - sampai sekarang) 3. Kepala Badan Ekonomi Kreatif : Triawan Munaf (mulai menjabat 26 Januari 2015 - sampai sekarang) KEPALA LEMBAGA NONSTRUKTURAL YANG DIBERIKAN HAK KEUANGAN, ADMINISTRASI, DAN FASILITAS SETINGKAT MENTERI , serta perubahan pejabat selama masa kerja 2014-2019 : 1. Kepala Staf Kepresidenan : Luhut Binsar Panjaitan (mulai menjabat 31 Desember 2014 - selesai 2 September 2015); Pejabat selanjutnya Teten Masduki (mulai menjabat 2 September 2015 - selesai 17 Januari 2018); Pejabat selanjutnya Moeldoko (mulai menjabat 17 Januari 2018 - sampai sekarang) 2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila : Yudi Latief (mulai menjabat 28 Februari 2018 - selesai 8 Juni 2018)Indonesia Maju
1. Pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia akan menjadi menjadi prioritas utama. Upaya tersebut dilakukan untuk merespons bonus demografi yang menciptakan peluang tersendiri. Presiden ingin menciptakan generasi pekerja keras yang dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan infrastruktur. Hal kedua yang menjadi prioritas yakni pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan untuk mendukung aktivitas masyarakat, termasuk untuk mendukung pengembangan perekonomian dan kemudahan aksesibilitas. 3. Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi Rencana Presiden untuk menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi. Jokowi akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM, UU tersebut akan merevisi Undang-Undang yang dinilai menghambat tercapainya lapangan kerja dan UMKM. 4. Penyederhanaan birokrasi Presiden bertekad untuk memotong birokrasi yang panjang dan penyederhanaan eselonisasi dengan cara membuat eselon menjadi dua level saja, yaitu tingkat fungsional yang menghargai kompetensi dan keahlian 5. Transformasi ekonomi Negara akan fokus pada upaya transformasi dari ketergantungan sumber daya alam ke daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. 7 Instruksi Presiden : 1. Jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi 2. Tidak ada visi menteri, tetapi yang ada adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden 3. Bekerja cepat, keras, dan produktif 4. Jangan terjebak rutinitas yang monoton 5. Bekerja harus berorientasi pada hasil nyata 6. Menginstruksikan Kabinet Indonesia Maju untuk selalu cek masalah di lapangan dan temukan solusinya 7. Harus serius dalam bekerja
-
Lanjut membaca