Waspadai Peningkatan Intolerasi di Pemilu BSSN Endus Ancaman Siber

Intolerasi dalam kehidupan bermasyarakat akan meningkat dalam kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Hal ini perlu diwaspadai oleh seluruh lapisan masyarakat. Bila tidak berhati-hati akan menciptakan sekat-sekat dalam masyarakat, maka intoleransi akan meningkat. Ini harus dicegah ujar Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman wajid (Yenny Wahid) seusai menghadiri rilis survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertajuk "Tren Persepsi Publik tentang Demokrasi, Korupsi dan Intoleransi" di Jakarta, Senin (24/09). Bila ada letupan diantara sesama warga bangsa, akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, saya berharap betul bahwa masyarakat tidak menyebarkan hoax (kabar bohong), fitnah, tegas Yenny. Kebekuan polarisasi di tengah masyarakat dapat dicegah dengan meminta komitmen dari kedua pasangan capres dan cawapres, komitmen tidak menggunakan isu-isu sara, dalam proses kampanyennya. Komitmen itu harus diucapkan di publik sehingga kemudian publik bisa menuntut ketika kemudian ada penggunaan isu SARA dari kedua kubu, katanya. Dalam survei LSI yang diadakan 1-7 Agustus 2018 dengan responden 1.520 orang, sebanyak 52% warga Muslim keberatan juga non-muslim menjadi bupati/walikota, 48% meyatakan tidak keberatan, dan 10% tergantung/tidak tahu/tidak jawab. Dengan margin of error plus minus 2.6% pada tingkat kepercayaan 95%. SIBER Di tempat terpisah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengantisipasi adanya kemungkinan ancaman siber menjelang Pemilu 2019. Antisipasi dilakukan termasuk melakukan deteksi ancaman yang ditimbulkan hoax di tengah masyarakat. Menjelang perhelatan Pemilu 2019, Kepala BSSN Djoko Setiadi, dirinya mengakui juga sudah menerima berbagai isu-isu politik. Isu yang dihembuskan sebagian besar merupakan informasi yang diragukan kebenarannya.