Waspadai Manipulasi Penghitungan Suara Pileg : Pemilu Serentak dengan Lima Surat Suara Menimbulkan Beban yang Tak Realistis

Potensi manipulasi surat suara pileg DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota menjadi persoalan yang serius, karena surat suara keduanya dihitung paling akhir setelah surat suara pilpres, pileg DPR Pusat dan DPD selesai dihitung. Penghitungan surat suara kabupaten/kota baru bisa berlangsung larut malam sampai keesokan harinya. Kemungkinan tidak adanya warga yang turut menyaksikan proses penghitungan suara di TPS ditambah faktor kelelahan fisik petugas KPPS dan saksi, dikhawatirkan akan mengendurkan pengawasan. Situasi inilah yang berpotensi melahirkan manipulasi yang tentu saja melibatkan oknum petugas. Lamanya waktu penghitungan dikhawatirkan menjadi celah terjadinya manipulasi karena mengendurnya pengawasan oleh saksi, dan warga yang mulai kelelahan. Apalagi di daerah yang minim infrastruktur listrik, sangat berpotensi terjadi gangguan saat penghitungan dilakukan pada malam hari. Saksi yang bertugas ada dua orang yang dapat bergantian pada hari H. Militansi adalah hal yang terpenting dari saksi, oleh karena itu saksi mestinya berasal dari kader internal partai agar komitmen dan juga keberpihakan pada kepentingan partai lebih bisa dipastikan. Selain itu partisiwasi masyarakat untuk mengawal proses ini, secara gotong royong harus didorong lebih maksimal, hingga proses penghitungan suara ini selesai di TPS. Keterlibatan warga bukan hanya memberikan suara tetapi juga mengawal kemurnian hasil penghitungan suara. Komisioner KPU Viryan Aziz mengingatkan para petugas KPPS bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, sebab, KPPS merupakan ujung tombak untuk memastikan proses pungut-hitung Pemilu Serentak 2019 berjalan jujur, tertib dan aman. KPU telah memberikan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis kepada anggota KPPS dan memberikan buku panduan bagaimana KPPS menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan.