TNI Siap Amankan Amankan Pemilu

TNI siap membantu Polri dalam mengamankan dan mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Sebanyak 181.436 prajurit TNI akan membantu 271.880 anggota Polri dalam mengamankan pemilu nanti. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi berbagai potensi kerawanan Pemilu di sejumlah daerah. TNI bersama Polri telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasinya, termasuk menindak orang-orang yang ingin mengacaukan pelaksanaan Pemilu 2019. Persiapan pengamanan pemilu dilakukan sebagai salah satu prioritas nasional dan program kerja pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan. Kesiapan TNI pada pengamanan Pemilu 2019 dilakukan sebagai bentuk kesiapan pada aspek strategi, aspek pengerahan kekuatan, dan aspek moril atau psikologis prajurit. Aspek strategi meliputi strategi penangkalan, sinergi, dan strategi kesiagaan. Saat ini TNI bersama Polri melakukan kegiatan-kegiatan operasi rutin untuk menangkal kemunginan adanya gangguan pada pelaksanaan pemilu, baik pada sebelum, pada saat dan pasca pemilu. Aspek pengerahan kekuatan, TNI menyediakan kekuatan personel dan alat sistem persenjataan (alutsista) sesuai permintaan Polri dan kesepakatan yang telah disetujui jauh-jauh hari sebelumnya. Personal TNI mencapai 2/3 kekuatan dari Polri. Aspek moril dan psikologis prajurit, mensosialisasikan netralitas TNI dalam pemilu dan digaungkan dalam berbagai acara temu pimpinan dan prajurit di setiap satuan. Untuk itu dibuat buku saku yang berisi apa yang boleh dan apa yang dilarang dilakukan individu prajurit maupun unit satuan, termasuk sanksi-sanksi bila melanggar. Panglima TNI juga menegaskan pihaknya akan melakukan langkah-langkah dan upaya dalam mengamankan pemilu. antara lain dengan mengidentifikasi kerawanan pemilu, mendeteksi daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawan tinggi, serta mengatur pola operasi TNI rutin yang digelar untuk sewaktu-waktu digunakan mendukung pengamanan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. TNI juga mengintesifkan pengamanan perbatasan dan daerah-daerah yang memiliki perbatasan langsung, baik darat maupun udara. TNI juga telah melaksanakan berbagai kegiatan persiapan dan latihan baik mandiri maupun gabungan dengan Polri dan pemangku kepentingan lain. TNI dan polri mengadakan apel gabungan dengan nama Mantap Brata, bersama dengan berbagai komponen di masyarakat seperti linmas, PNS, dan sebagainya. Sementara itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya telah mengamankan setiap tahap dalam pemilu, termasuk pada hari pemungutan suara 17 April nanti. Polri didukung sepenuhnya oleh TNI yang berstatus Bawah Kendali Operasi (BKO). Bisa saja ada pergeseran wilayah rawan konflik dalam tahapan kampanye terbuka yang dimulai 24 Maret sampai 13 April nanti. Ditingkat provinsi pergeseran daerah rawan adalah Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Aceh, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Pergeseran daerah rawan juga terjadi di tingkat kabupaten/kota, yakni di Tangerang Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Banggai (Sulteng), Donggala (Sulteng), Mentawi (Sumbar), Tanah Datar (Sumbar), dan Yogyakarta. Dalam mengamankan pemilu Polri juga dibantu oleh linmas dibawah Kementerian Dalam Negeri yang akan ditempatkan di tiap TPS sebanyak 2 orang.