Tajuk Rencana Damai Menyambut Hasil Pilpres

Pemilu presiden (pilpres) telah diselenggarakan dengan aman dan lancar. Meskipun demikian, masih ada beberapa persoalnan yang mencederai pelaksanaan pilpres, seperti warga yang kesulitan menggunakan hak pilihnya lantaran tidak terdaftar atau berpindah TPS, serta keterlambatan logistik pemilu sehingga harus digelar pemungutan suara susulan. Selain itu yang menjadi perhatian publik terkait hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei yang menunjukkan kemenangan paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf), dengan perolehan rata-rata 55%. Pada waktu yang sama kubu paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim memenangi pilpres berdasarkan hasil exit pool internal dengan raihan 62%. Hal ini mengulang pada pemilu 2014 lalu, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla, hasil quick count menyatakan kemenangan Jokowi dan pada hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014. Fenomena saling klaim kemenangan yang terjadi pascapilpres adalah hal yang lumrah, juga lontaran adanya dugaan kecurangan adalah hal yang lazim terjadi dan ada mekanisme penyelesaiannya. Masyarakat diharap bersabar menunggu hasil dari KPU tentang hasil pilpres tersebut, masih ada waktu 35 hari lagi setelah pilpres digelar. KPU akan memberikan pengumuman setelah menyelesaikan seluruh tahapan rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang, mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan, serta KPU di kabupaten/kota dan KPU provinsi. Pilpres yang digelar pertama kalinya serentak dengan pemilu legislatif (pileg) menjadikan suasana panas. Pilpres yang kembali menghadirkan Jokowi dan Prabowo sebagai capres memuat tensi persaingan memanas sejak awal kampanye. Politik identitas mengemuka sebagai materi kampanye, isu komunis dan sentimen SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) menyemburkan aroma persaingan yang tak sehat. Diperparah dengan rumor tudingan kecurangan yang bermuara pada upaya delegitimasi penyelenggara pemilu semakin menambah kerisauan publik. Adanya saling klaim kemenangan versi quick count dengan versi exit poll menciptakan suasana persaingan baru yang bukan lagi pada mereka merebut simpati rakyat, tetapi masing-masing pasangan menciptakan suasana psikologis masyarakat bahwa merekalah pemenang pilpres. Perkembangan tersebut berpotensi melahirkan kerawanan saat pengumuman hasil pilpres dan periode sesudahnya. Apalagi ada pihak yang memprovokasi publik bahwa hasil pilpres diwarnai tindak kecurangan. Potensi kerawanan baru yang harus disikapi KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku penyelenggara Pemilu yang harus bersikap netral saat penghitungan resmi dan menindaklanjuti setiap temuan dan bukti kecurangan secara proporsional demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil, serta Polri dan TNI sebagai kekuatan penjaga kamtibmas. Polri dan TNI harus mengantisipasi potensi gangguan. Fungsi intelejen harus diintensifkan untuk memetakan wilayah dan kelompok masyarakat yang berpotensi memanfaatkan situasi politik yang memanas ini untuk mengganggu stabilitas kamtibmas. Polri dan TNI harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa mereka telah siap mencegah setiap kerawanan yang bisa timbul, terutama saat pengumuman pilpres mendatang. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpancing berbagai informasi yang menyesatkan, terutama ajakan untuk mengadakan tindakan anarkistis. Semua pihak harus menyadari, bahwa pengumuman hasil pilpres adalah momentum penting untuk mendandai perjalanan bangsa lima tahun kedepan dan diharapkan menjadi pelengkap kegembiraan rakyat yang berharap perbaikan di masa 2019-2024. Hasil pilpres adalah pilihan rakyat, semua ketidakpuasan harus diselesaikan sesuai dengan koridor aturan yang ada.