Refleksi Pemilu 2019 : Etika berwacana di Ruang Publik

Kontroversi melelahkan yang dipicu oleh konstasi dua koalisi besar, Joko Widodo versus Prabowo Subianto sepanjang masa kandisasi saat Pilpres 2019 yang baru terselenggara, menunjukkan kepada kita bagaimana ideologis dan problematikanya proses politik yang terjadi. Salah satu problematika adalah isu terkait dengan bagaimana etika berwacana dipraktikkan di ruang publik kita. Praktik etika berwacana adalah sebuah celah strategis untuk "mengintip" masa depan sebuah peradaban komunikasi. Etika berwacana sepanjang masa kandisasi kemarin tidak hanya memungkinkan kita mengevaluasi kualitas moral politik para pelaku wacana, tetapi juga berguna untuk memproyeksikan peradaban berkomunikasi kita. Sekilas, kita dapat melihat bagaimana potret antusiasme dan partisipasi publik mewarnai dinamika praktek berwacana di ruang-ruang publik kita seperti media sosial. Meskipun masih sangat mungkin bisa diperdebatkan, potret keterlibatan publik tersebut bisa menjadi sebuah indikator awal yang menggambarkan secara teknis cukup terbukannya publik di sekitar kita, tetapi tidak dapat menutup mata mengenai kuatnya kecendrungan tentang irasionalitas dalam berwacana yang seolah membalikkan optimisme kita tentang keterbukaan. Bila kita amati, akan kita temukan kecendrungan tentang irasionalitas tersebut telah menjadi pola berkomunikasi yang menghinggapi praktik-praktik wacana di berbagai aras. Gejala Publik Gejala yang pertama adalah berkurangnya penghormatan terhadap kebenaran objektif, contohnya timbulnya hoax menyebabkan momen-momen kiris lanjutan dalam praktik wacana kita. Gejala kedua adalah menurunnya kualitas pemahaman kita tentang perbedaan. Bagaimana cara berfikir tentang inner-group dan outer group untuk membedakan kawan atau lawan menjadi gejala umum dalam praktik wacana kit. Gejala ketiga, adalah pembenaran buta atas logika utilitarianisme untuk memenangkan konstestasi politik melalui cara apapun, berbagai formula negative campaign, seperti insult politics atau attach politics menjadi contoh konkret bagaimana sisi negatif logika ini termanifestasikan. Menariknya, kita melakukan gejala-gejala negatif tersebut semata sebagai adegan tontonan yang ditunggu dari sebuah teater politik, demokrasi kontenporer yang telah mengalami degradasi sebagai demokrasi tontonan, dimana proses politik seolah tidak berbeda dengan adegan-adegan di atas panggung yang dinanti hanya karena bisa mengocok emosi. Hal ini membawa refleksi kita tentang bagaimana bias kepentingan telah mencabik-cabik batas-batas etis dalam praktik berwacana di ruang publik di sekitar kita. Berbagai pihak ingin menyampaikan rekonsiliasi politik, terutama setelah melihat gejala tentang irasionalitas tersebut tidak kunjung pudar hingga sekarang. Saat ini, seruan tentang rekonsiliasi tersebut masih terdengan sebagai seruan abstrak. Secara konkret hal ini bisa dilakukan oleh semua pihak dengan menjaga kualitas kesahihan dan kelayakan pesan yang dibagikan dalam tiap praktik berwacana di ruang publik.