indJKPNPNA
Presiden Terpilih Harus Genjot Reindustrialisasi dan Pariwisata
Suara Pembaruan, 18 April 2019
Anotasi
Setumpuk harapan disandarkan kepada presiden-wakil presiden terpilih. Di kalangan pengusaha dan ekonom menghendaki presiden terpilih untuk menggenjot reindustrialisasi dan pariwisata, sebab dua sektor itulah yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mampu mengatasi persoalan besar perekonomian seperti pengangguran, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, devisit perdagangan, dan defisit transaksi berjalan. Ke depan penguatan daya beli membutuhkan upaya agar Indonesia lebih mendapat lebih banyak manfaat dari perdagangan internasional. Itu sebabnya mutlak bagi Indonesia untuk memacu reindustrialisasi dan pariwisata.
Menurut ekonom Bank Mandiri, dendi Ramdani, presiden terpilih diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi yang dasar-dasarnya telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo selama periode 2014-2019. Prioritas kebijakan antara lain, pertama terus membangun infrastruktur dan menintegrasikan dengan pembangunan wilayah sehingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, mempercepat perbaikan sistem investasi, terutama memperbaiki kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan peraturan/regulasi. Ketiga, mempercepat proses industrialisasi dengan mempercepat pembangunan kawasan industri yang fokus pada pengolahan bahan mentah tambang, perkebunan dan maritim/perikanan. Keempat, memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Kelima, memperbaiki mekanisme pengentasan kemiskinan, dengan memperbaiki data orang miskin dan mekanisme penyalurannya, sehingga subsidi bagi orang miskin akan tepat sasaran.
Direktur Riset SEEVI Haryo Kuncoro berpendapat, presiden terpilih akan diukur dari empat hal, pertama pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Kedua, menciptakan kualitas pertubuhan ekonomi yang berkualitas, agar pemerataan distribusi pendapatan serta menciptakan kesempatan kerja dan berusaha. Ketiga, stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah pada level terkendali. Keempat, keseimbangan di sektor privat dan sektor publik, untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari luar negeri.
