Polri dan TNI Solid Amankan Hasil Pilpres

Para pihak yang terus-menerus berupaya mendelegitimasi pemilu lewat berbagai cara berhadapan dengan Polri dan TNI. Berbagai ujaran kebencian, hasutan, dan gerakan untuk mendelegitimasi hasil pemilu sudah terdeteksi. Begitu pula dengan upaya sistematis untuk mengadu domba TNI dan Polri. Penegasan ini disampaikan oleh Menko Polhukam, Wiranto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa. Polri dan TNI mencermati sejumlah kecurangan dalam proses penghitungan suara pilpres digeneralisasi sebagai tindakan sistematis dari KPU. Meninggalnya petugas pemilu yang jumlahnya sudah lebih dari 500 orang dipolitisasi seakan-akan ada kesengajaan dari Pemerintah. Kesemuanya dijadikan alasan untuk menolak hasil pilpres. Polri dan TNI kini solid mengamankan hasil pemilu. Aparat penegak hukum tidak akan ragu-ragu menindak tegas siapa pun yang melawan hukum, tertutama yang bertujuan mendelegitimasi penyelenggara pemilu yang sementara ini sedang melaksanakan tugasnya. Namun ditengah-tengah kerja para penyelenggara Pemilu ada saja orang yang menghasut untuk menolak hasil yang ada, padahal pelaksanaan pemilu telah memakan korban 500 petugas penyelenggara pemilu. Diharapkan masyarakat tidak terprovokasi dengan hasutan dan anjuran untuk melawan pemerintahan yang sah dengan cara-cara inkonstitusional dan melanggar hukum. Hal ini untuk menjaga dan merawat suasana kedamaian dan kesakralan bulan suci Ramadhan, serta tegaknya NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kapuspen TNI, Mayjen Sisriadi mengemukakan sebelum pemilu digelar, TNI telah menyatakan netral. Sebagai komitmen menyatakan netral Mabes TNI telah menerbitkan buku saku tentang ketentuan tentang netralitas TNI. Buku ini menjai pedoman seluruh prajurit agar bersikap dan bertindak netral selama proses pemilu berlangsung. Tugas TNI membantu Polri pengamankan sebelum, selama dan pasca proses pemilu, pengamanan pada saat penetapan calon terpilih di KPU TNI ikut memantau situasi dan kondisi. Dalam kesempatan itu, Wiranto mengatakan, ada tokoh Indonesia di luar negeri yang menghasut masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang inkonstitusional. Wiranto meminta Polri untuk berindak tegas dan tidak boleh ragu. Juga terhadap percakapan menghasut di media sosial (medsos) harus ditindak. Kominfo telah bertindak dengan memblokir berbagai akun yang menghasut. Tidak cukup pemblokiran, harus ada tindakan yang tegas dari aparat keamanan. Selain itu ada pihak-pihak tertentu yang juga mencoba memecah belah TNI dengan Polri. Berita yang mengabarkan sudah 70% pihak TNI dan Polri sudah dapat dipengaruhi untuk berpihak kepada langkah-langkah inkonstitusional, itu tidak benar, tegas Wiranto. Wiranto mengingatkan kepada kelompok-kelompok tersebut untuk siap menghadapi resiko atas upaya penghasutan tersebut. TNI dan Polri akan bertindak tegas terahadap setiap kelompok yang mewan hukum, termasuk menghasut. Pelaksanaan Pemilu 2019 adalah yang terbesar dan tersulit di dunia. Pemilu telah berjalan dengan damai, lancar dan sukses, serta mendapatkan apresiasi dari banyak negara di dunia. Menanggapi pernyataan Wiranto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan upaya sebagian orang melakukan protes terhadap hasil kerja KPU, merupakah tindakan konstitusional. Pasalnya KPU dinilai tidak menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, serta jujur dan adil.