Koalisi Pengusung Jokowi Kuasai DPR

Parpol yang mengusung pasangan Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) dalam Pilpres 2019 dipastikan bakal menguasai parlemen. Lima parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja tersebut diperkirakan merebut mayoritas kursi di DPR dengan 60-63%. Hal ini positif bagi jalannya pemerintahan ke depan, sebab Jokowi-Ma'ruf diperkirakan akan memenangi pilpres. Soliditas parlemen ke pemerintah akan menguat jika Jokowi mampu menjalin komunikasi politik yang konstruktif dengan parpol dari pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dari sepuluh partai pengusung Jokowi-Ma'ruf hanya 5 partai yang lolos ke Senayan, yakni PDI-P, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, Partai PKB, dan PPP, sedangkan 5 partai yang kandas yakni Perindo, Partai Hanura, PSI, PBB, dan PKPI. Dengan tidak masuknya Partai Hanura tidak akan mempengaruhi dukungan terhadap Jokowi di parlemen, karena diperkirakan PDI-P dan Nasdem akan bertambah jumlah kursi di DPR (60% berbanding 40%). Jokowi bisa merangkup para ketua umum parpol koalisi dengan gaya komunikasi Jokowi, bisa diterima semua elite parpol sehingga Jokowi lebih bebas dan mandiri untuk merangkul semua. Adanya distribusi kekuasaan seperti jabatan menteri merupakan hukum alam yang tidak tertulis ketika kandidat memenangi konstestasi pemilu. Yang terpenting parpol harus mengusung kader-kadernya yang berkualitas dan berintegrasi untuk menduduki jabatan sebagai menteri atau jabatan lainnya. Komposisi kursi parlemen pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan berada dikisaran 60-63%. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf melaksanakan program-programnya termasuk program sebelumnya yang belum rampung. Dengan dukungan parlemen seperti itu politik akan lebih stabil dan solid, kalaupun terjadi voting akan lebih mudah dan menang. Pemerintahan Jokowi tidak perlu lagi meminta dukungan dari parpol pengusung Prabowo, karena dukungan parpol pengusung Jokowi sudah cukup. Sebenarnya tidak perlu semua parpol bergabung ke pemerintahan, karena nantinya tidak ada lagi oposisi, yang akan mengganggu secara psikologis parpol pendukung. Melihat pengalaman pemilu 2014, selalu ada orientasi dari parpol untuk bergabung ke pemerintahan baru yang berkuasa. Sekjen PDI-P Hasto Kristiadi berkeyakinan bahwa Jokowi pasti akan mengkonsultasikan dengan semua parpol pengusungnya.