Hantu Politik

Sebentar lagi rangkaian pemilihan umum (pemilu) serentak memasuki hari tenang. Isu politik uang selalu menghantui dalam setiap pemilu. Demikian juga jelang Pemilu 2019 tak lepas dari adanya rumor politik uang. Bahkan secara sinis, banyak calon pemilih atau konstituen yang menyatakan hanya mau memilih yang memberikan uang. Politik uang merupakan wujud nyata pragmatisme politik yang merusak demokrasi. Masa kritis rawan praktek politik uang adalah masa tenang. Para kandidat bermain politik uang untuk memastikan kemenangan, jadi yang membedakan kandidat yang menang dan yang kalah adalah berapa besar uang yang dikeluarkan. Mereka tidak percaya rakat akan meilih dengan ketulusan nuraninya tanpa dibeli dengan uang. Modus politik uang ada dua, prabayar dan pascabayar. Prabayar dibayarkan dulu untuk mengarahkan calon pemilih memilih kandidat yang memberikan sesuatu, dapat berupa uang tunai, sembako, sarung, pakaian, jam tangan, isi pulsa dan sebagainya. Sedangkan modus pascabayar adalah memberikan uang atau barang setelah selesai memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Biasanya kandidat meminta bukti foto surat suara yang telah dicoblos. Faktor politik uang juga disebabkan, fokus masyarakat hanya pada pemilihan presiden/wakil presiden, sehingga calon anggota legislatif (caleg) kurang populer, kondisi inilah yang ditengarai memicu "serangan fajar" untuk mempengaruhi pemilih dengan politik uang. Para caleg tidak mau kalah sia-sia, segala macam cara ditempuh untuk meraih kemenangan. Para pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima bermain sangat rapih, dan mudah berkelit dari incaran Bawaslu. Tertangkapnya Politisi Bowo Sidik Pangarso, caleg dari Partai Golkar Dapil Jawa Tengah II dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menegaskan bahwa politik uang itu memang benar adanya, tetapi kita yakin masih banyak lainnya yang tidak terendus. Politik uang walau disadari adalah pelanggaran, caleg tetap menempuh cara itu karena mereka tidak yakin tanpa politik uang mereka tidak akan menang. Para caleg menghalalkan segala cara untuk menang dalam pemilu. Pada pihak lain partai politik dan elite politik sudah mendidik konstituen secara keliru dengan membiasakan pemberian uang dalam pemilihan. Hal ini jelas telah merusak fair play menjadi politik uang. Tragisnya hal ini terus dipertahankan dari pemilu ke pemilu selanjutnya. Membiarkan politik uang terus berlangsung menjadi ancaman serius bagi kelangsungan demokrasi. Proses pemilihan tidak lagi terjadi atas transaksi-transaksi politik, kandidat yang menang layak memimpin bukan karena kapabilitas dan potensi tetapi karena mendapat dukungan terbanyak karena politik uang. Pemenang karena uang adalah sosok pecundang. Politik transaksional ini ujung-ujungnya adalah korupsi. Kemenangan yang diraih bukan kepercayaan rakyat melainkan besarnya uang yang dikeluarkan. Pemimpin yang lahir dari politik uang cenderung akan menghalalkan segala cara mencapai tujuan. Yang memprihatinkan tidak tampak keteladanan dari elite partai politik dan partai politik untuk menghentikan praktek tersebut. Mereka mengatakan kepada rakyat bahwa korupsi yang dilakukan adalah urusan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan partai. Setelah melakukan pemecatan dan tidak memberikan bantuan hukum, dianggap masalah selesai. Tindak korupsi ini mencederai kepercayaan publik terhadap mekanisme pemilihan yang jujur, adil dan bertanggung jawab. Kita menagih komitmen elite politik untuk tidak menggunakan politik uang dalam Pemilu 2019. Mendidik masyarakat untuk mendatangi TPS dan memberikan suaranya tanpa harus diiming-imingi dengan uang atau barang. Diharapkan kedepannya mereka yang berpolitik uang justru tidak mendapt simpati. Oleh karena itu kampanye, terima uangnya jangan pilih orangnya perlu terus dikampanyekan. Politik uang menyebabkkabn pemilu bisa ditebak pemenangnya, siapa yang mempunyai banyak uang akan menang, sementara kandidat yang bagus namun tidak punya uang akan tersingkir. Politik uang seperti rakyat membeli kucing dalam karung. Suara mereka dibeli tetapi rakyat tidak diberitahu mengenai kualitas calon pemimpin yang harus mereka pilih. Politik uang merupakan penipuan suara rakyat dan pembodohan publik yang harus ditentang.