Amien Rais Disebut Lakukan Contempt of Court

Pernyataan politikus senir PAN Amien Rais yang menyebut lebih mengandalkan people power dibandingkan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika terjadi kecurangan dalam Pemilu 2019 dinilai sebagai tindak pidana penghinaan pada peradilan atau contempt of court. Hal ini lantaran pernyataan tersebut telah merencahkan kewibawaan MK sebagai lembaga peradilan. Pengajuan perselisihan hasil pemilu merupakan hak setiap peserta pemilu, yang dapat dipergunakan atau tidak. Namun yang menjadi persoalan dalam pernyataan Amien Rais tersebut adalah tidak akan menggunakan hak tersebut lantaran menilai gugatan ke MK tidak berguna. Kata-kata tidak akan menggunakan hak, tidak ada konsekuensi hukum, tetapi dalam menyebut 'MK tidak berguna' bisa diartikan MK dianggap tidak netral, tidak akan mampu menyelesaikan, tidak berguna. Disitu mengandung muatan penghinaan pada badan peradilan yaitu MK. kata, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono. Pada UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan segala bentuk intervensi terhadap jalannya peradilan itu perbuatan yang dilarang dan bisa masuk pada kategori pidana. Dengan pernyataannya itu Amien Rais dapat dijerat menggunakan Pasal 207 KUHP yang meyatakan, "Barang siapa dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan aau pidana denda palingbanyak Rp4.500". Harus ada UU khusus dalam rangka penegakan kewibawaan peradilan, yaitu UU Contempt of Court (COC), sebab COC itu bisa dilakukan oleh masyarakat termasuk Amien Rais tetapi juga bisa dilakukan oleh aparat peradilan sendiri yang tidak menghargai lembaga sendiri, demikian dikatakan oleh Pakar Hukum Universitas Tri Sakti, Abdul Fickar Hadjar. Menurutnya yang termasuk pengertian penghinaan (COC) terhadap pengadilan antara lain, berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (Misbehaving in court), tidak mentaai perintah-perintah pengadilan (Disobyeing Court Orders), menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (Scandalising the Court), menghalangi jalannya penyelesaian peradilan (Obstructing Justice), perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (Sub-Judice Rule). Pernyataan Amien Rais harus dilihat dari konteks politik yang seharusnya diambil pelajarannya oleh lembaga-lembaga pelaksana pemilu, tidak hanya KPU, Bawaslu tetapi juga Mahkamah Konstitusi untuk berbuat adil dalam menyelenggarakan pemilu atau mengadili kasus pemilu.